J Berin Sihombing Gugat Bank Mandiri KCP Pusri dan Organisasi Pensiun PPK Pusri di PN Palembang

JAMBINEWS | PALEMBANG — "Sekali melangkah, pantang surut ke belakang." Inilah adagium yang cocok untuk disematkan kepada J. Berin Sihombing, seorang pensiunan yang telah memasuki usia lanjut, namun semangatnya untuk memperjuangkan hak-hak pensiunnya tak pernah pudar.

Bersama jajaran pengurus Relawan Purnabhakti Sriwidjaja (RPBS) yang dikomandoi oleh Dr. Sudarna, dia memberanikan diri mewakili para pensiunan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang mengajukan gugatan perdata sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.

Di sela-sela aktivitas kesehariannya, J Berin Sihombing, biasa disapa dengan panggilan Bang Jhon, menyempatkan diri memberikan keterangan kepada rekan awak media tentang upaya yang tengah diperjuangkannya, Minggu (02/02/25).

Menurut Bang Jhon, dalam Gugatan  Sederhana (GS) yang diajukannya, ada dua pihak sebagai tergugat yaitu Bank Mandiri KCP Pusri sebagai Tergugat I, Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pusri (PPK Pusri) Palembang sebagai Tergugat II.

Adapun uraian substansi gugatannya adalah  sebagai berikut :

1. Sekira bulan November Tahun 2022, diketahui bahwa uang gaji pensiun Penggugat dilakukan pendebetan atau pemotongan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palembang Pusri atas permintaan Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pusri Palembang (PPK Pusri), dimana pada saat itu para pensiunan yang tergabung dalam wadah organisasi Perkumpulan Relawan Purnabhakti Sriwidjaja (RPBS) dalam rangka melakukan kunjungan silaturrahmi sekaligus berdialog dengan Pengurus PPK Pusri mengenai adanya aspirasi anggota Pensiunan PT. Pupuk Sriwidjaja Persero untuk mendapatkan haknya atas pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) di kantor PPK Pusri yang beralamat di kawasan perkantoran PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa pemotongan uang gaji pensiun Penggugat pada angka 1, dilakukan oleh Para Tergugat tanpa adanya pemberitahuan, persetujuan maupun surat kuasa tertulis dari Penggugat selaku pemilik rekening yang sah dan penerima manfaat pensiun;

3. Bahwa hasil konfirmasi Penggugat kepada Tergugat I atas pemotongan uang gaji pensiun pada angka 2, dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Tertulis dari Tergugat II;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah mendaftar sebagai anggota PPK Pusri maupun mendapatkan sosialisasi terdaftar sebagai anggota organisasi PPK Pusri baik ketika masih berstatus sebagai karyawan maupun setelah memasuki usia pensiun pada PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) maupun PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

5. Bahwa Tergugat I tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat tentang sumber data dan/atau informasi pribadi Penggugat yang diperolehnya dari Tergugat II.

6. Bahwa pemotongan sejumlah uang gaji pensiun secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, dirasa sangat merugikan dan menambah beban ekonomi keluarga, tambah lagi kondisi keuangan yang pas-pasan, belum lagi beban hutang yang harus dibayarkan.

7. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana angka 2, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial.

Bang Jhon menegaskan "Baik sejumlah kerugian material maupun kerugian immaterial, itulah yang akan kita tuntut kepada para tergugat nantinya di pengadilan," urainya dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu di tempat dan waktu terpisah, Konsultan Hukum yang terus eksis melakukan pendampingan hukum terhadap para pensiunan PT. Pupuk Sriwidjaja yang tergabung dalam wadah organisasi pensiun RPBS membenarkan agenda sidang GS J Berin Sihombing pada PN Palembang.

"Sesuai surat panggilan sidang perdana GS J Berin Sihombing yang telah dijadwalkan oleh PN Palembang, sidang perdananya besok hari Senin tanggal 3 Februari 2025 pukul 09.00 Wib dalam Perkara Nomor :4/Pdt.G.S/2025/PN Plg," ujarnya singkat.

Dia menambahkan, "Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 27/162/1995 menjelaskan tentang Larangan Melakukan Transaksi tanpa adanya Perintah Tertulis dari Nasabah."

Pihak Bank dalam melakukan pengawasan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, sudah seharusnya melakukan konfirmasi secara personal dan memastikan benar-benar secara cermat bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah serta memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: 

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggungjawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK." 

Pasal 11 ayat (6): Dalam hal PUJK memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK WAJIB:

"Memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK, dan Memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi pribadi yang diperoleh PUJK."

Berdasarkan Pasal 36 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 menjelaskan bahwa PUJK wajib menjaga keamanan dana dan atau asset konsumen yang berada dalam tanggungjawab PUJK. 

Apabila PUJK tidak memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 36 tersebut di atas dapat dikenai sanksi administrative berupa:
Peringatan tertulis;

1. Denda, paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah);

2. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;

3. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;

4. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;

5. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan Pencabutan izin usaha.

Jadi disini jelas sekali, "Bahwa secara aturan hukum dan regulasi yang mengatur tentang larangan Pemotongan Uang di rekening pensiunan secara sepihak oleh Bank Mandiri KCP Pusri atas dasar permintaan tertulis organisasi pensiun PPK Pusri adalah pelanggaran dan merupakan perbuatan melawan hukum," ungkapnya mengakhiri keterangan kepada awak media.

Sampai berita ini naik publish, belum ada tanggapan dan penjelasan resmi baik dari pihak Bank Mandiri KCP Pusri maupun Ketua Umum Organisasi Pensiunan PPK Pusri.