Relawan Pensiun Pusri akan Berunjuk Rasa Besar-besaran Tuntut Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus

JAMBINEWS | PALEMBANG — Upaya demi upaya terus digulirkan oleh Relawan Pensiun yang tergabung dalam wadah perkumpulan Relawan Purna Bhakti Sriwidjaja (RPBS) didampingi kuasa hukum dan disupport oleh LSM Akomodasi Rakyat Miskin (AKRAM) Nusantara untuk memperjuangkan nasib para pensiunan agar mendapatkan haknya yaitu pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS).

Selaku Ketua Tim, Haji Mahfud Bahtiar menuturkan, hasil pertemuan audiensi hari Kamis tanggal 6 April 2023 kemarin dirasa sangat tidak memuaskan, pasalnya apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut tidak sesuai hasil yang diharapkan.

"Pertemuan kemarin itu juga saya pikir kita bisa bertatap muka langsung dengan Pak Dirut, ternyata tidak demikian, Pihak Direksi diwakili oleh tenaga ahli Sdr. Hendra Pandu Pradana mengikutsertakan Dirut Dapensri Ansori Toyip bersama jajaran, beberapa orang Manager Pak Balia, Pak Yusman dan sejumlah Dewan Pengawas Dapensri, sehingga mesti mengulang cerita dari awal lagi," beber Mahfud sedikit kecewa.

Dari awal bulan Januari kita bersurat meminta untuk bertemu langsung dengan Pak Dirut, dengan alasan padat agenda sehingga belum bisa berjumpa, surat permohonan kedua juga tidak bisa, kemarin sudah kita sampaikan juga secara lisan kepada Pak Pandu sepertinya juga tidak bisa. Terkesan sengaja dihalangi niat baik kita untuk bisa bertemu Pak Dirut agar bisa berkomunikasi langsung menjelaskan keinginan dan aspirasi para pensiunan dengan pendiri.

"Padahal kita disini adalah pensiunan sebagai pemilik aset Dapensri dan telah bekerja membesarkan Pusri dahulunya. Oleh karenanya kita akan coba menyuarakan ketidakberesan ini lewat aksi-aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pertama di PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, dilanjutkan ke PT. Pupuk Indonesia, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi VII DPR-RI," terangnya lagi.

Pak J Berin selaku Sekretaris RPBS menyebutkan: Pertama, bahwa uang pensiunan dipotong sepihak oleh PPKP, Dapensri dan Bank Mandiri yang kemudian digunakan sebagai saham oleh PT. SPK tanpa ada persetujuan dari para pensiunan selaku pemilik rekening yang sah. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 pasal 20 dan pasal 31 menyatakan Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pemotongan apapun;

Kedua, Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun secara jelas mengatakan apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun dibubarkan;

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan oleh Dapensri pada tahun 2017 bahwa MPS bisa dibayarkan serta personal aqun dan formulirnya sudah dibagi-bagikan namun tidak ada realisasinya;

Keempat, dalam peraturan dana pensiun yang saya amati dari tahun 2002 hingga 2012, bahwa nilai MPS selalu di atas UMP Sumatera Selatan (MPS = 140% UMP). Sementara nilai MPS yang tercantum dalam POJK 2020 jauh dibawah UMP Sumatera Selatan (MPS = 47% UMP).

Kelima, PPKP terkesan mempersulit pensiunan untuk mendapatkan haknya atas MPS;

Keenam, informasi data pada web resmi Dapensri yang mengumumkan Deposito Berjangka berubah terus setiap bulannya.

"Bingung kami, Intinya kita sekarang ini sudah tidak percaya lagi dengan DAPENSRI," menutup uraiannya.

Sementara itu diketahui ada 5 Kesimpulan Akhir Tanggapan dan Jawaban Pihak Direksi Pupuk Sriwidjaja Palembang yang diwakili oleh Pjs. VP Corporate Legal saat pertemuan audiensi dengan Tim Relawan Pensiun yaitu antara lain :

1. Secara tegas dikatakan bahwa untuk saat ini Pendiri belum bisa melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) menunggu proses Due Deligence (uji kelayakan) yang tengah dilakukan oleh kementerian BUMN untuk memuat regulasi baru dan Pupuk Indonesia. (pernyataan dan jawaban Pak Pandu dibantah oleh Dr. Sudarna) lanjut Pak Pandu, untuk saat ini kami belum bisa untuk merubah PDP. Masih menunggu arahan;

2. Mohon dipertimbangkan untuk komunikasi persuasive, kita prioritaskan ini sampai keluar hasil Due Diligence kementerian BUMN;

3. Untuk MPS kita bisa bantu sesuai aturan PDP saat ini, saya minta diproses, mohon dibantu Pak Ansori Toyip untuk memprosesnya, untuk dipenuhi MPSnya;

4. Mengenai PPKP perbaiki tata kelolanya yang benar;

5. Bahwa yang akan menggodok apa yang menjadi harapan dan ekspektasi bapak-bapak sekalian dan Peraturan Dana Pensiun Dapensri adalah Ansori Toyip, Pak Sapta, Bu Indah, jajaran Pak Yusman dan Jajaran Pak Balia.

Disisi lain menurut Mahfud Bahtiar, ia menyoroti perlakuan yang tidak sama oleh Dapensri, telah terjadi diskriminasi, ada yang tidak sakit mendapatkan MPS sedangkan yang benar-benar sakit tapi tidak mendapatkan haknya untuk MPS.

"Makanya kami sudah tidak percaya lagi kepada Dapensri," terangnya.

Ditambah lagi pemotongan uang gaji pensiun oleh PPKP menjadi 0.5 % sejak bulan Januari 2023 sama dengan 6 % setahun.

"Makanya kami mengundurkan diri dari PPK Pusri," ucap Mahfud.

Selain itu Dapensri telah memberikan data-data pensiunan ke PPKP untuk pemotongan uang pensiun di Bank Mandiri KCP Pusri, seterusnya kami ketahui pula keberadaan PPKP dengan status terblokir di Kemenkumham namun masih terus berjalan.

Dr. Sudarna, SH., MH., SE., MM. memberikan pandangannya bahwa terkait Permasalahan kebijakan sudah kita bicarakan dengan OJK, menurut OJK, sepanjang menyangkut menyelamatkan nyawanya itu bisa mendapatkan MPS.

"Jadi apa makna surat OJK menyampaikan hal tersebut kepada kami, sementara itu tidak dianggap oleh Dapensri," ungkapnya.

"Sudah sekian banyak para pensiunan yang semestinya bisa mendapatkan MPS namun tidak direalisasikan oleh Dapensri, bahkan sampai orangnya meninggal," ucapnya lagi.

Menurut Sudarna, masalah regulasi sependapat dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Pak Balia, aturan itu dibuat oleh manusia, manusia memiliki hati nurani.

Seharusnya Dapensri mengusulkan aturan yang sudah tidak sesuai itu. Ada tiga azas hukum yang mendasarinya, pertama bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum, kedua bahwa peraturan baru mengesampingkan peraturan lama, dan yang ketiga peraturan yang tertinggi akan 
mengalahkan aturan yang lebih rendah. Aturan khusus dalam korporasi adalah PDP.

"Saya dulunya di bawah Pak Jamal sebagai sekretaris. Berdasarkan  POJK nomor 9, apabila PSL tidak dibayarkan 3 bulan berturut-turut Dapensri dibubarkan.

Berikutnya soal tangungjawab, tentunya PT. Pupuk Indonesia tidak bisa dilepaskan tanggungjawabnya dipandang dari sisi ilmu manajemen, ilmu hukum pidana maupun perdata.

Pak Ansori Toyip adalah sebagai Komisaris di PT. Brikasa, disinilah konsep hukum Pencucian Uang yang kemudian dilaporkan kawan-kawan ke kepolisisan.

Duit dipotong tanpa adanya persetujuan, ada kerjasama PPKP dan Dapensri.

"Saya sudah ingatkan Pak Syahrul Efendi jangan kau lakukan itu, jika proses hukum ini berlanjut tinggal menunggu waktu," terang Sudarna.

Data-data yang diperlukan untuk proses hukum pidana dan perdata sudah didapatkan semua oleh tim lowyer dari Kemenkumham.

Uang santunan kematian digunakan modal di PT. SPK. Biar pendiri tau
jangan dikibulin, landasan itu yang membuat kita minta MPS.

"Kalau bicara regulasi selesai ini sama lowyer," tambahnya.

Kenapa kita melakukan ini, saya masih mengingat sejarah, saya dulu tinggal di jalan Kembang Sepatu, inilah yang disampaikan ke Pak Balia, ke Pak Dirut, ke Pak Saefullah, tapi tidak ditindaklanjuti, kalau bicara regulasi, regulasi dibuat oleh manusia, manusia memiliki hati nurani, silahkan Pak Pandu menyampaikan hal ini kami menunggu, kami minta supaya MPS 151 orang ini bisa diselesaikan. Tinggal digodok, apa langkah kebijakan yang diambil.

Soal proses hukum, tidak bisa dicabut, pihak kepolisian ingin menyelesaikan penyelidikannya. Kepada Syahrul sudah diingatkan, rangkullah mereka tim RPBS jangan malah menuding RPBS illegal padahal PPKPlah yang nyata-nyata telah diblokir sejak tahun 2016.

Di tempat dan waktu terpisah, Tim Kuasa Hukum merespon pertanyaan Pak Pandu, apa peran Pusri Palembang dalam mengakomodir apa yang menjadi keinginan para peniunan, tentu perannya sangat luwes dan menentukan. Seperti apa perannya, ya tinggal merubah PDP tentang syarat MPS pada kata Kesulitan Keuangan dan Sakit Parah yaitu dengan merubah kata “dan” dengan kata “atau”, hal inipun sudah disampaikan kepada OJK Pusat bagian Regulasi Dana Pensiun.

Berbeda pandangan dengan Wakil Direksi, "Bahwa secara aturan hukum, kita tidak sependapat soal penegasan Pak Pandu bahwa PT. PSP adalah sebagai Pendiri Dapensri. Sampai hari ini, belum menemukan jawaban apa yang menjadi alasan hukumnya berdasarkan UU Dana Pensiun", ujarnya.

Kekhawatiran para pensiunan sangat beralasan hukum dimana Dirut Dapensri sendiri dalam pertemuan silaturrahmi dengan tim RPBS mengatakan bahwa dari pembayaran manfaat pensiun setiap bulan yang dikeluarkan sebesar 20 milyar dan mengalami defisit sekitar 7 milyar dari hasil pengembangan dana pensiun yang diperoleh sebesar 13 milyar. 

Sementara itu dari web laporan keuangan resmi Dapensri tahun 2022 diketahui informasi defisit pembayaran mencapai 104 milyar. Kekhawatiran berikutnya bahwa dari jumlah total asset netto senilai 2.228.527.150.000 jika dibagikan kepada 4540 orang pensiunan, didapat sebesar Rp.490.865.011,- (tidak sampai 500 juta per orangnya). 

Jika defisit 100 milyar saja dalam setahun sudah bisa diprediksi dalam waktu 22 tahun ke depan dana pensiun yang ada termasuk segala aset-asetnya yang dikelola oleh Dapensri akan habis total, belum lagi diperhitungkan penambahan kenaikan uang pensiun 6 % setiap tahunnya.

Bahwa yang menjadi fokus perjuangan relawan pensiun adalah untuk mendapatkan haknya atas pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) sejumlah 151 orang pensiunan PT. Pusri yang tergabung dalam wadah organisasi RPBS.

Ketua LSM AKRAM Nusantara Sumsel membenarkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di depan kantor Pupuk Sriwijaya Palembang. 

Kita sangat peduli dengan penderitaan para pensiunan Pusri, lewat aksi ini berharap Pak Dirut Pusri terpanggil untuk segera mengakomodir aspirasi dan keinginan para pensiunan.

"Terus terang saya sangat kecewa melihat pola komunikasi Wakil Direksi Hendra Pandu Pradana yang mengatakan jangan melibatkan LSM dan LBH dalam proses penyelesaian permasalahan ini dan meminta Ketua Tim Mahfud Bahtiar agar mencabut laporan polisi di Polda Sumsel," ungkap Havid kesal.

Bersamaan aksi ini juga, LSM Akram akan menyuarakan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran hukum yang diduga telah dilakukan oleh Ketua Umum PPK Pusri, Direktur Utama DAPENSRI, maupun Direksi PT. Pusri Palembang dan Direktur PT. Sri Purna Karya yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi atas proyek pengadaan jasa isolasi tahun 2020. (Snn/red)