Ormas dan LSM Sambangi Kantor DPRD Pertanyakan Pemberlakuan PPKM Level 4 Kota Jambi

JAMBINEWS | KOTA JAMBI - Menyikapi polemik penerapan PPKM Level 4 di wilayah kota Jambi sejak Senin 23/08/2021 berdasarkan hasil pantauan lapangan yang telah dilakukan oleh gabungan Ormas dan LSM bersama-sama dengan pihak media lokal dan nasional berlanjut ke ruang kerja DPRD Kota Jambi.

Sejumlah perwakilan Ormas dan LSM yang ikut hadir melakukan hearing dan penyampaian pendapat di kantor dewan sementara di hotel Ratu Thehok yaitu antara lain Sdr. Hafis Alatas dari LSM GEMPARJI, Anang Fakih dari LSM FAAKI, Ibnu Kholdun dari YLKI, Sdr.i Endang dari Ormas Perempuan, Amir Akbar dari LSM Akomodasi Rakyat Miskin (LSM AKRAM), Tholip dari Ormas SEKNAS JOKOWI dan LSM LMPP DPW, Iyan Perwakilan Mahasiswa, Husnan, Vicky, dan Ridho perwakilan aktifis antikorupsi Jambi serta beberapa Ormas, LSM, dan para awak media.

Kedatangan Perwakilan Ormas dan LSM Kota Jambi ke kantor dewan diterima oleh Ketua dan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi Sdr. Umar Faruk, A.Md dan Joni Ismet, SE. Pertemuan berlangsung hangat dan terjadi dialog serta tanya-jawab sekitar dua jam yang dimulai pukul 15.00 - 17.00 WIB. Jum'at, 27/08/2021.

Perwakilan Ormas dan LSM Kota Jambi melalui Anggota Dewan menyampaikan argumentasi dan tinjauan lapangannya sebagai bahan evaluasi atas pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah kota Jambi. Hafis Alatas menyebutkan "Kami sangat mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 sebagai program pemerintah pusat yang diteruskan ke daerah-daerah di Indonesia khususnya di wilayah kota Jambi dalam rangka menanggulangi Penyebaran wabah covid 19 dengan syarat dilakukan secara serius, bertanggungjawab, dan berkeadilan."

Sementara Ibnu Kholdun dan Anang Fakih mempertanyakan keseriusan pemerintah Kota Jambi dalam pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah kota Jambi, "kenapa warung-warung kecil, bengkel-bengkel, konter hp, tukang pangkas, toko elektronik, toko komputer dan toko aksesoris yang disuruh tutup sementara mall tetap diizinkan buka, dimana letak Keadilannya ?," tanya Ibnu. Fakih menambahkan perlunya pembatasan mobilisasi kendaraan yang masuk kota Jambi dimalam hari, termasuk mobil angkutan batu-bara, semua harus diberlakukan sama, "equality before the low," ucap Fakih

Dari Ormas Perempuan Sdr.i Endang dan Iyan mewakili mahasiswa menyuarakan pertama agar hentikan Penyekatan dan Pembatasan dalam Kota Jambi yang dirasa sangat membebankan warga masyarakat, kedua agar sekolah-sekolah SD, SMP,  SMA, dan kampus agar segera melaksanakan KBM tatap-muka, "tolonglah Pak, kami kaum ibu-ibu sudah tak sanggup menghadapi situasi ini, anak-anak kami bagaimana nasib pendidikannya," ujar Endang

Abdul Mutholib dari Ormas SEKNAS JOKOWI mengemukakan, "sangat disesalkan Penyekatan-penyekatan di wilayah dalam kota Jambi dilakukan dengan gesitnya bahkan penjagaan sampai ke gank-gank kecil dan lorong, sementara Penyekatan dan Pembatasan pada jalur masuk kota Jambi sangat longgar dan terkesan tidak serius, padahal arus orang masuk ke kota Jambi itu juga sangat berpotensi membawa penyebaran virus covid 19, Ujar Tholip

Amir Akbar mewakili LSM AKRAM mengingatkan pemerintah soal kenaikan harga barang terutama barang-barang konsumsi yang mengandung protein tinggi yang berfungsi meningkatkan imun tubuh. Harga susu meningkat, susu beer brand naik lebih 100 % dari harga biasa, itupun susah untuk mendapatkannya. Kepada pemerintah tolong juga memberikan perhatian mengenai hal ini," tutup Amir

Ormas dan LSM juga mempermasalahkan pelaksanaan vaksinasi yang menimbulkan keruman, dimana sangat berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran virus corona, "bukan malah menanggulangi," ujar Amir, seperti kerumunan vaksinasi yang terjadi di depan mall transmart baru-baru ini. 

Dipertanyakan juga kebijakan Pemkot atas pembagian paket sembako kepada warga masyarakat, dimana 30.000 paket itu dianggap sangat jauh dari cukup dan banyak sekali warga masyarakat yang belum mendapatkannya sementara mereka diminta untuk tetap berdiam dirumah, aktifitas pekerjaan dipaksa untuk dihentikan, warga otomatis tidak mendapatkan penghasilan atas ketentuan pemberlakuan PPKM Level 4 di kota Jambi.

Menanggapi berbagai hal yang dipertanyakan oleh perwakilan Ormas, LSM, Mahasiswa, Para Aktivis, dan Pihak Media, tentang permasalahan pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah kota Jambi, Komisi III DPRD Kota Jambi sangat berterimakasih kepada Perwakilan Ormas dan LSM, "hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah dan kami merespon secara serius serta berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait, serta menyampaikan hasil pertemuan hari ini dengan Walikota Jambi dan berjanji pula untuk mengundang Pihak Ormas dan LSM atas nama Aliansi Masyarakat Pemerhati PPKM Level 4 Kota Jambi," tutup Sekretaris Komisi III, Joni Ismet. (Snn/yy&hn)