JAMBINEWS | PALEMBANG — Belum lagi usai upaya para relawan pensiun PT. Pusri untuk mendapatkan haknya atas Manfaat Pensiun Sekaligus baru-baru ini beredar video Direktur Utama Dapensri Ansori Toyip, SE di Lagacy House Channel memberikan pemaparan tentang Dana Pensiun dengan judul "Gaduh, Manfaat Pensiun Sekaligus".

Salah seorang pensiunan Pusri memberikan tanggapan atas penjelasan Dirut Dapensri sekaligus menyampaikan pandangannya dalam beberapa hal berikut.

Setelah saya amati dari pembicaraan Direktur Dapensri ini yang pertama, saya bertanya terlebih dahulu, beliau ini pensiunan Pusri atau bukan? karena penjelasan beliau ini bersifat subyektif, hanya menyalahkan diri peserta/pensiunan seolah-olah atau dianggap pensiunan/peserta tsb tidak mengerti tentang pengertian manfaat pensiun. (beliau ini kan hanya membaca peraturan yang dibuat oleh OJK dalam hal ini adalah POJK).

Yang kedua, beliau telah menyebut program Pensiunan dalam hal ini Pusri adalah PPMP. Program ini pelaksanaannya merupakan tanggungjawab perusahaan, maka jika ada kerugian pendiri/perusahaan yang bertanggung jawab.. oleh sebab itu adanya tambahan dana PSL (Past Service Liability).

Yang ketiga, beliau ini menyebutkan bahwa perusahaan tidak berkewajiban dalam pembentukan "dana pensiun", saya pernah baca peraturan ketenagakerjaan bahwa Dapen termasuk serikat pekerja adalah wajib ada di suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar seperti PT. Pupuk Sriwijaya Persero.

Yang keempat, beliau mengatakan bahwa pensiunan ini tidak mengerti uang peserta yang ada di Dapen, berapa total dananya sebagai peng-iur dihitung sampai saat pensiun.. kalau dihitung sebenarnya uang perserta itu tidak sebesar apa yang dibayangkan.. iya gimana peserta akan mengerti, jika laporan keuangan Dapen peserta tidak pernah mengetahuinya... terutama dalam pengembangannya, investasi yang bagaimana?

Peserta sewaktu masih aktif dipotong dari upah/gaji adalah 5% dan 2% dari bantuan perusahaan..
Jadi tidak perlu la dikatakan bahwa uang peserta itu kecil atau besar (yang penting ada uang pensiunan disitu).

Yang kelima, dari penjelasan beliau ada perubahan POJK yang signifikan POJK No.5/2017 ke No.60/2020.
Pada saat pergerakan perjuangan pensiunan 2017 sampai 2019 untuk mendapatkan Manfaat Pensiun Sekaligus dengan permintaan agar Dapensri dibubarkan atas dasar peralihan Pusri Persero ke PIHC.. dan spin off ke PSP salah satu pasal 71 dan 74 dihapus (tidak ada lagi pada POJK 60/2020).

Dari pembicaraan dan penjelasan beliau diatas tidak sepenuhnya transparan, semestinya juga beliau jelaskan status Dapensri sejak adanya perubahan (peralihan) Pusri Persero ke PIHC 2012 dan spin off ke PSP 2010... karena berhubungan dengan pendiri Dapensri sesuai "akta pendirian", bukan via PDP sebagai addendum.

Jadi sekarang bagaimana nasib PPMP yang tak seimbang dengan "peng-iur", kemudian bagaimana tingkat kemampuan Dapensri kedepannya dengan kenaikan 6%/tahun...

J Berin, salah seorang pensiunan juga sempat menanyakan langsung kepada Dirut Dapensri dan memberikan pendapatnya terkait dengan penjelasan Dana Pensiun di Lagacy House Channel.

Pak Ansori Yang Terhormat, tanggapan saya sebagai pensiunan adalah

1. Menurut UU Dana Pensiun Nomor 11 tahun 1992 pasal 33 menyebutkan "Apabila pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.

2. Bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan tahun 2002, 2005, dan 2012, nilai MPS yang bisa diambil selalu di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu antara 120 % - 140 % UMP.

3. Bahwa nilai MPS yang ditetapkan oleh menteri keuangan tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jauh di atas UMP.

4. Sementara MPS yang ditetapkan oleh OJK pada tahun 2017 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setara dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) nilai tersebut jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Dapat diketahui bahwa nilai MPS dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan.

5. MPS akibat "Sakit Parah" dan "Kesulitan Keuangan", agar pensiunan yang benar-benar dalam kondisi "Kesulitan Keuangan" mempunyai hak yang sama dengan pensiunan yang "Sakit Parah" alangkah eloknya jika kata "Dan" dirubah menjadi "Atau". "Demikian tanggapan saya selaku pensiunan yang benar-benar dalam kondisi kesulitan keuangan", tutup Berin.

Dijawab singkat oleh Ansori Toyip melalui kolom chat "Terimakasih Pak Berin, semoga suatu saat bisa berdiskusi dengan OJK terkait hal ini dan sama-sama kita cari tahu apa dasar penetapan 1.6nya, karena memang OJK yang menetapkan.

Diwaktu dan tempat terpisah konfirmasi awak media kepada Dirut Dapensri Ansori Toyip melalui nomor kontak watsappnya pada kolom chat dengan tanggapan berikut.

Yang pertama koreksi iuran peserta 5%. Iuran perusahaan tergantung perhitungan aktuaris  di video saya hitung dibesarkan 20%.  Bukan 2%.
 
Terus yang kedua, Legacy voice adalah ruang umum yang digunakan sharing secara normatif yg terjadi pada umumnya, namun memang kasuistis ada di Pusri, sengaja   memang tidak secara khusus membahas tentang Dapensri..dan Pusrinya.  Karena itu beda ruangnya. Atas pertanyaan  viewers di legacy voice sudah saya jawab

Ansori Toyip menambahkan  "Tidak mungkin dalam satu episode bisa menjelaskan banyak hal, karena terbatas juga waktu idealnya.. maka akan ada episode2 lainnya yang   bisa dijadikan topik bahasan.  Namun apapun yang dibahas sifatnya sharing knowledge secara umum yang dialami oleh industri dana pensiun.

Saat ditanyakan kembali tentang pertanyaan pensiunan tentang legalitas Pendiri Dapensri, Apa tanggapan Pak Ansori terkait pertanyaan tentang legalitas Pendiri Dapensri pasca Spinn-off tahun 2010 dan berubahnya PT. Pusri Persero menjadi PT. Pupuk Indonesia tahun 2012 ? dimana pada awalnya PT. Pupuk Sriwijaya Palembang hanyalah sebagai Mitra Pendiri yang mulai beroperasi bulan Januari tahun 2011.

Dijawab singkat, "Ini tidak untuk dibicarakan diruangan umum pak, dan yang kompetence menjawabnya adalah pihak Pusri. (Snn/red)