Aliansi Ormas LSM Jambi Adakan Aksi Demonstrasi Tuntut Gubernur Selesaikan Persoalan Batubara

JAMBINEWS | JAMBI — Menyikapi permasalahan tambang dan transportasi pengangkutan batubara, Aliansi Ormas dan LSM Jambi untuk kesekian kalinya melakukan Aksi Unjuk Rasa Menuntut Gubernur Jambi dan OPD Terkait untuk segera mengatasi persoalan, mengambil langkah cepat dan bertindak tegas, Kamis (08/12/22).

Aliansi Ormas LSM Jambi yang dimotori oleh organisasi Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak dimana akibat pengusahaan tambang dan pengangkutan batubara menimbulkan dampak kerugian bagi warga masyarakat baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, keamanan, dan finansial.

Ketua LSM Kubu Jambi dalam orasinya menyesalkan sikap pemerintah provinsi Jambi yang terkesan melakukan pembiaran atas aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemprov Jambi itu sendiri.

"Saya sangat menyesali sikap pemerintah dalam persoalan ini, dampak kerugian yang ditimbulkan benar-benar telah mengganggu ketertiban umum, bahkan baru-baru ini dialami oleh seorang pasien rujukan meninggal di mobil ambulance dikarenakan kemacetan di jalan raya oleh angkutan transportasi batubara, jangan sampe hal ini terulang", kecam Anwar Ketua LSM Kubu Jambi.

Sementara Aktivis Peduli Jambi Ardi menyampaikan kritikan kepada pemerintah.

"Pada saat kita melakukan investigasi lapangan bersama tim, kita menemukan berbagai bentuk pelanggaran aturan yang ada, kita meminta dengan sangat agar Pak Gubernur bersikap tegas," ujarnya.

Ketua LSM AKRAM NUSANTARA ikut memberikan orasinya dan mengatakan bahwa sudah berkali-kali berganti gubernur mulai dari HBA berganti lagi Gubernur Zumi Zola, berganti lagi Fachrori Umar, dan sekarang Gubernur Al Haris, semuanya tidak ada yang sanggup mengurus dan menyelesaikan persoalan batubara di Provinsi Jambi.

"Ya kalau sudah tak sanggup, baiknya anda mundur saja dari Gubernur, anda dinilai gagal memimpin provinsi Jambi ini, anda juga telah gagal menyatukan gerak langkah semua instansi pemerintah dan bersinergi dengan seluruh OPD terkait yang ada di Provinsi Jambi ini," ucap Amir tegas.

Selesai berorasi, para pengunjuk rasa disambut oleh Asisten I Drs. H. Apani Saharudin selaku Ketua Satgas yang baru ditunjuk oleh Gubernur, didampingi oleh Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beserta sejumlah aparat pengamanan dari Mapolsekta Telanaipura.

Di ruang pola kantor gubernur diadakan dialog dan hearing tentang permasalahan pengusahaan tambang dan pengangkutan batubara

M. Azwan Fairuz mewakili LMPP mempertanyakan kembali tingkat keseriusan Pemprov Jambi dalam menyelesaikan persoalan batubara 

"Kita memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah menginstruksikan penghentian sementara armada angkutan batubara jelang perbaikan jalan selesai dilakukan, ini kan suatu bentuk sikap tegas yang harus dilakukan," ucapnya

Azwan juga menyebutkan jika dihitung nilai transaksi penjualan batubara yang terjadi dalam setahun itu mencapai 49.8 triliun, sementara pemasukan untuk provinsi Jambi hanya sekitar 353 milyar, ini tentunya sangat minim sekali.

"Dan jika memang hasilnya tidak memadai buat Jambi, ya silahkan ditutup saja semua pertambangan batubara  yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat Jambi," tuturnya.

Kepada Apani juga dipertanyakan soal progres pembangunan jalan khusus yang sudah dinyatakan oleh Pak Gubernur serta telah diekspos ke publik sebagai alternatif solusi menyikapi persoalan pengangkutan batubara di provinsi Jambi.

Mewakili Gubernur, Asinten I Apani berusaha menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh perwakilan peserta Unras yang hadir di ruangan.

"Jambi ini termasuk 5 provinsi terbesar penghasil batubara, dan tak bisa dipungkiri bahwa usaha tambang batubara ini pula yang ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi kita provinsi Jambi ini," terangnya.

"Berkenaan dana CSR, sejak awal September lalu sudah 4 kali bertemu dengan Direktur CSR Minerba Kementerian ESDM dan akan dimasukkan dalam anggaran pada awal tahun. CSR akan dicairkan pada bulan Desember 2022 ini, tahun 2023 lebih besar lagi," ucapnya.

"Memang saat ini yang bisa dilakukan cepat adalah melakukan perbaikan jalan Tembesi-Sridadi Muara Bulian yang tengah mengalami kerusakan berat, bahkan juga terjadi kerusakan berat pada bahu jalan, perbaikan jalan ini berlangsung selama 3 minggu yang akan berakhir 5 Desember 2022", terang Pani.

"Mengenai pembangunan jalan khusus itu memang benar dan saat ini sedang berjalan, InsyaAllah pada 11 Desember mendatang akan dilakukan pemasangan tiang jembatan perdana di sungai Batang Tembesi, dimana pelabuhannya berada di desa Tenam", tambahnya

Ada 3 perusahaan tambang yang dari awal sebelum produksi konsen membangun jalan khusus untuk pengangkutan batubara di beberapa titik ruas jalan antara lain jalan Jelutih-Mendalo Laut, jalan Tembesi-Tenam, dan jalan Karmeo-Sridadi.

Peserta Unras berjanji akan terus memantau keseriusan Pemprov Jambi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, rencananya minggu depan akan berlanjut melakukan aksi unjuk rasa hingga pemerintah benar-benar serius mengatasi persoalan batubara ini sampai tuntas. (Snn/red)