Ketua Umum Patar Sihotang: Dukung Kejagung Tuntut Hukuman Mati Heru Hidayat

JAMBINEWS | JAKARTA — Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) tanggal 9 desember 2021, perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) RI Menggelar aksi Unjuk Rasa di 3 Titik yaitu di Kantor kejaksaan Agung RI,  Kantor Kejaksaan Tinggi Dki Jakarta, dan Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang Sumatera Utara.

Demikian di sampaikan Patar Sihotang, S.H., M.H. Ketua Umum PKN RI pada saat konfrensi pers di Kantor PKN Pusat Jl Caman Raya no 7 Jatibening Bekasi pada tanggal 09 Desember jam 14.00 WIB.

Patar Sihotang yang kerap di panggil Patar, menjelaskan bahwa Hari Antikorupsi Internasional atau Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap tahunnya diperingati pada tanggal 09 Desember.  

"Peringatan ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang masalah korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat di seluruh dunia." Ucap Patar

DI Indonesia, hari Peringatan Anti korupsi sedunia diperingati terpusat di Kantor KPK  yang akan di buka oleh Presiden Jokowi dan Tema Tahun ini sesuai yang di sampaikan KPK adalah "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi".

Mengutip dari Kompas.com Bahwa latar belakang Hari Anti Korupsi Sedunia berawal dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. 

Dalam sidang tersebut juga ditetapkan setiap tanggal 09 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia.

Bahwa PKN di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Tanah Papua juga melaksanakan peringatan hari anti korupsi sedunia dengan cara melakukan aksi damai yang dipusatkan pada kantor Kejaksaaan Agung RI, Kejati DKI Jakarta, dan di kantor Kejaksaaan negeri Deli Serdang Sumatera utara.

 Adapun Tuntutan yang disampaikan yaitu Tegakkan hukum kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk wujudkan Pemerintahan yang bersih dan berikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berikutnya adalah "Mendukung Tuntutan Hukuman Mati kepada terdakwa Heru Hidayat pada kasus korupsi Asabri," pungkasnya.

Patar sambil memperlihatkan selebaran mengatakan  bahwa pada aksi dan penyampaian pendapat di muka umum pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yakni antara lain:

1. Mendukung kejaksaan RI menuntut Hukuman Mati kepada Heru Hidayat  karena  perbuatan Terdakwa HERU HIDAYAT dalam perkara ini telah berakibat pada kerugian keuangan negara sangat besar seluruhnya sebesar Rp22.788.566.482.083,- (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).

Dimana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Terdakwa HERU HIDAYAT sebesar Rp.12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). 

Nilai kerugian keuangan negara dan atriubusi yang dinikmati oleh Terdakwa HERU HIDAYAT sangat jauh diluar nalar kemanusiaan dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. 

Dan HERU HIDAYAT juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pada kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian keuangan negara yang juga sangat fantastis yaitu telah merugikan keuangan sebesar Rp.16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atribusi yang dinikmati oleh Terdakwa HERU HIDAYAT seluruhnya sebesar Rp.10.728.783.375.000.,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2.Bahwa Masih perlu peningkatan penegakan hukum khususnya penanganan Tindak Pidana Korupsi karena masih banyak laporan  masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilaporkan kepada kejaksaan Tinggi maupun kejaksaaan negeri yang mangkrak dan tidak ada berita tindaklanjutnya seperti yang dilaporkan PKN antara lain:

a. Laporan Korupsi  ke Kejati DKI Jakarta tentang Kasus mark-up Pembebasan Tanah Embung Jagakarsa;

b. Laporan Korupsi ke kajati Jawa Timur Tentang Kasus Dugaan Korupsi alat bengkel UPT bengkel Dinas Pendidikan Provinsi jawa Timur;

c. 4 laporan Korupsi Di Kajati Papua tentang Korupsi dana APBD di Pemdakab Biak dan Pemdaprov Papua dan Pemdakab Merauke;

d. 6 Laporan Dugaan Korupsi  ke kajari Rokan Hilir tentang dugaan Korupsi di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan;

e. 2 laporan Ke kejari Bogor tentang dugaan korupsi di dinas Kominfo dan Dinas keuangan dan Asset Daerah Pemda Bogor.

3. Bahwa Kejaksaan RI harus memberikan Penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap seperti yang diamanatkan PP 43 tahun 2018.

Karena masih ada Rakyat yang sudah melaporkan tindak pidana korupsi ke pihak kejaksaan namun tidak diberikan penghargaaan seperti amanat PP 43 tahun 2018.

Seperti yang dialami anggota Tim PKN Sebagai Pelapor Tindak Pidana Korupsi  Pada Pengadaan Fire Motor Sepeda Pemadam Kebakaran yang di bagikan kepada Masyarakat dengan nilai kontrak 30 milyar.

Kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP adalah 3 Milyar dengan terdakwa Rumini  PNS Pemda DKI jakarta yang telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Penjara 2 tahun.

Adapun Tuntutan PKN RI adalah:

1. Mendukung  kejaksaan RI Menuntut Hukum Mati Terdakwa HERU HIDAYAT dan Terdakwa lain pada kasus Asabri;

2. Agar Kejaksaan Agung memberikan atensi kepada jajarannya terutama di Kejati dan Kejari agar benar-benar merespon dan menindaklanjuti laporan Masyarakat demi citra dan wibawa Lembaga kejaksaan RI;

3. Agar memberikan piagam penghargaan dan premi kepada Rakyat yang  melaporkan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, khususnya PKN yang sudah melaporkan korupsi  Pada Pengadaan Fire Motor Pemadam Kebakaran dinas kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang sudah berkekuatan tetap.

Patar juga menjelaskan bahwa selain di Jakarta, juga dilakukan aksi demo di kantor kejaksaan negeri Deli Serdang yang di lakukan Tim PKN se-Sumatera utara  dan pada saat aksi, telah diterima perwakilanya oleh kejari Deli Serdang, namun tuntutan aksi yang meminta agar Kajari Deli Serdang segera melaksanakan Putusan Komisi Informasi Publik No 60/PTS/KIP-SU/IX/2021.

Serta menindaklanjutin Surat Permohonan informasi publik dari PKN Nomor: 01/PI/KEJARI/DELI SERDANG/PKN/XI/2021, sepertinya pihak kejari tidak bersedia memberikanya kepada PKN tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang jelas. Pihak Kejari yang diwakili oleh Kasi Intelijen, Bpk. Sahron Hasibuan,  hanya menyampaikan bahwa dokumen tersebut masih dikoordinasikan kepada atasan dan masih ada upaya hukum bagi kalian (PKN) untuk memintanya.

Mendengar jawaban demikian, Tim PKN pun merasa sangat di kecewakan karena pihak Kejari Deli Serdang tidak melayani rakyatnya (PKN) sesuai UU 14/2008, Peraturan Jaksa Agung no 32/2010 dan Instruksi Jaksa Agung Nomor: 01/2011 demikian disampaikan Patar Sihotang.

Patar menyampaikan pada pelaksanaan aksi ini cukup lancar hanya Ketika Konvoi PKN dari Kejaksaan Agung menuju Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta di  Wisma mandiri Jl kebon Sirih, sempat diguyur Hujan. Namun tidak mengurangi semangat Para kader Kesatria anti Korupsi.

Patar menyatakan Tujuan Fundamental PKN melakukan aksi ini adalah sebagai Wujud nyata pelaksaan misi dan misi dan tujuan edukasi dan pembelajaran kepada seluruh Rakyat agar terpanggil dan termotivasi untuk ikut serta bela negara dengan melakukan misi dan visi pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 dan juga menjadi Worning atau atensi  kepada badan Publik atau penyelenggara agar benar benar menjauhi perbuatan yang menyimpang dan tercela nyaitu korupsi.

Jika kedua hal tersebut sudah terbangun dan membudaya dimasyarakat dan Aparat Pemerintahnya, maka akan terciptalah pemerintahan yang bersih sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur para pahlawan yang sudah berkorban nyawa untuk merebut kemerdekaan RI dari tangan dan kekuasaan penjajah.

Demikian disampaikan Patar sambil mempersilahkan acara makan bersama dan ramah tamah dengan anggota Tim PKN yang selesai mengikuti aksi demo dan rekan-rekan media pers online dan cetak. (Snn/hn)