Advokat Senior Wajdi, S.H. Angkat Bicara: M Nur Tak Memiliki Legal Standing

JAMBINEWS | MUARA BULIAN — Pasca gugatan perdata M. Nur ditolak di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi (menguatkan putusan PN) hingga berkekuatan hukum tetap/inkracht, didampingi oleh kuasa hukumnya M. Nur membuat laporan pidana tentang penyerobotan tanah di Mapolres Batang Hari belum lama ini.

M. Nur merasa dirugikan atas perbuatan penyerobotan dan perusakan lahan yang diklaim miliknya selaku ahliwaris yang beralamat di RT.07 RW.O3 kelurahan Simpang Sungai Rengas kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batang Hari.

Diketahui laporan M. Nur masuk pada tanggal 6 Februari 2023 mengenai dugaan tindak pidana penyerobotan dan perusakan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 385 Sub 406 KUHP Pidana yang diduga dilakukan oleh Saudara Jupri sebagai terlapor.

Menyikapi laporan M. Nur di Mapolres Batang Hari, Wajdi, S.H. selaku Tim Advokat yang mendampingi Jupri di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan memenangkan perkara tersebut angkat bicara.

Kepada awak media Sigapnews.co.id Advokat Senior Wajdi, S.H., yang berdomisili di kota Jambi menjelaskan duduk perkaranya secara detail sekaligus merespon laporan M. Nur atas dugaan pidana penyerobotan dan perusakan lahan yang dilakukan oleh kliennya Jupri.

Wajdi, S.H. Untuk dan atas nama serta kepentingan hukum kliennya JUPRI, umur 34 tahun, beralamat di RT.08 RW.04 kelurahan Simpang Sungai Rengas kecamatan Maro Sebo Ulu  kabupaten Batang Hari dalam hal ini adalah selaku Teradu/Terlapor dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan atas barang tidak bergerak (penyerobot lahan) dan perusakan lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 385 KUH Pidana Sub Pasal 406 KUH Pidana.

Sebagaimana laporan Pengaduan M. Nur Nomor : Lapduan/23/II/2023/Reskrim tanggal 06 Februari 2023, pada POLRES BATANG HARI. Melalui kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rasit bin Suin (orang tua dari JUPRI/klien kami) membuka hutan pada tahun 1993 yang terletak di kelurahan Simpang Sungai Rengas kecamatan Maro Sebo Ulu, kabupaten Batang Hari, Kemudian lahan ditanami pohon karet dan sampai saat ini lahan kebun tersebut tetap dikuasai serta diusahakan secara terus menerus tanpa ada 
keberatan atau komplain dari pihak manapun sampai adanya gugatan dari M. Nur pada tahun 2020.

2. Bahwa kepemilikan hak atas tanah klien kami digugat oleh M. Nur sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 06/Pdt.G/2020/PN.MBN pada Pengadilan Negeri 
Muara Bulian dan perkara Nomor 20/PDT/2021/PT JMB pada Pengadilan Tinggi Jambi. M Nur sebagai Penggugat dan Jupri klien kami sebagai Tergugat.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum acara perdata Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR yang berbunyi :

Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah 
adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

4. Bahwa pada persidangan baik pada Pengadilan Negeri Muara Bulian maupun pada 
Pengadilan Tinggi Jambi, ternyata selaku Penggugat M. Nur tidak bisa membuktikan dalilnya, sehingga Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan Menolak gugatan Penggugat M.Nur untuk seluruhnya. 

Kemudian Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

5. Bahwa M Nur tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan demikian perkara a quo telah memiliki kekuaan hukum tetap (inkracht).

6. Bahwa terhadap bukti surat yang dijadikan M. Nur sebagai alas hak/legalitas kepemilikan atas tanah yakni surat pernyataan tua-tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan tertanggal 14 Februari 2019 dan surat sporadik tertanggal 18 Februari 2019 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga secara hukum (putusan PN Muara bulian halaman 54 alinea ke 3).

7. Bahwa M. Nur pada tanggal 06 Februari 2023 menyampaikan laporan Pengaduan Nomor : Lapduan/23/II/2023/Reskrim tanggal 06 Februari 2023, pada POLRES BATANG HARI dengan mengajukan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa surat sporadik yang sudah pernah diajukan sebagai pada persidangan perdata di Pengaddilan Negeri Muara Bulian dan Pengadilan Tinggi Jambi.

8. Bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya dan terhadap surat sporadik juga telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga secara hukum oleh Pengadilan maka senyatanya secara yuridis formal M. Nur bukanlah pemilik atas tanah dengan demikian M. Nur tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing mengajukan laporan Pengaduan pada POLRES BATANG HARI.

9. Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan fakta serta bukti hukum sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka beralasan menurut hukum jika kami mengajukan permohonan Penghentian Penyelidikan terhadap laporan Pengaduan Nomor : Lapdu/23/II/2023/Reskrim tanggal 06 Februari 2023, pada POLRES BATANG HARI An. M. Nur dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. M. Nur selaku Pengadu tidak memiliki kepentingan hukum/Legal standing.

b. Belum ditemukan adanya peristiwa Tindak Pidana.

"Surat permohonan penghentian penyelidikan atas laporan M. Nur sudah dilayangkan ke Polres Batang Hari sejak akhir bulan Maret 2023 masih menunggu jawaban dari pihak penyidik. Advokat Wajdi merasa heran dengan penyidik polres Batang Hari, menurut beliau, semestinya penyidik segera hentikan proses penyelidikan tersebut sebab laporan M Nur tidak ada alas hak dan tidak ada kepentingan hukum dengan tanah Jupri," ungkap Wajdi mengakhiri keterangannya. (Snn/red)