DAPENSRI Fasilitasi PPKP Pangkas Uang dari Rekening Pensiunan PT. PUSRI Diduga Melanggar Hukum

JAMBINEWS | PALEMBANG — Tim Relawan yang tergabung dalam perkumpulan para pensiunan Relawan Purna Bhakti Sriwidjaja (RPBS) PT. PUSRI Palembang mendatangi Kantor Pusat Dana Pensiun Sriwijaya (DAPENSRI) dan Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pusri (PPKP) Dua hari berturut Senin hingga Selasa 28-29 November 2022

Kedatangan Tim Relawan RPBS disambut resmi oleh Direktur Utama Dapensri Ansori Toyip beserta jajarannya dengan agenda silaturrahmi, temu ramah, dan dialog terkait permintaan dari Perwakilan Tim Relawan RPBS didampingi kuasa hukumnya untuk memperoleh Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS)

Dr. Sudarna, SH., MH., SE., MM selaku Ketua Relawan Pensiunan Pusri secara gamblang mengemukakan DAPENSRI selaku pengelola Dana Pensiun Karyawan PT. PUSRI agar dapat mengakomodir permintaan pensiunan atas Manfaat Pensiun Sekaligus

"Sangat kasian sekali kita melihat para pensiunan PT. PUSRI ini tidak mendapatkan haknya seperti yang telah diperjanjikan dahulunya saat masih aktif bekerja dan berkarya di perusahaan ini," ujarnya

Terkait hal ini, pada prinsipnya kita hampir senada seperti yang dijelaskan oleh Pak Dirut DAPENSRI dalam forum silaturahmi kita tadi bahwa beliau mengatakan "Sepanjang ada celah dan aturan yang memberi ruang untuk Manfaat Pensiun Sekaligus kita akan lakukan," ucapnya

Bahwa ada beberapa kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai prasyarat untuk memperoleh manfaat pensiun sekaligus.

Diantaranya Berdasarkan  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/POJK.05/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN:

Pasal 16
(1) Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan perbulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 
(satu juta enam ratus ribu rupiah); atau

b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 20
Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang 
membuktikannya;
b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau

c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Ketua Tim Relawan Mahfud Bachtiar menyanggah ucapan Dirut DAPENSRI dalam proses penerapan Pasal 20 poin a untuk memperoleh Manfaat Pensiun Sekaligus terkesan dipersulit.

"Hal tersebut dialami oleh rekan kami almarhum Febri dimana sudah ada keterangan dari dokter bahwa beliau "Sakit Parah", jelas-jelas sakit parah dan buntu, keluarganya sudah betul-betul mengalami kesulitan keuangan tidak juga mendapatkan haknya, dimana letak sisi kemanusiaan DAPENSRI ini?", tanya Mahfud sedikit kesal.

Menjawab pertanyaan Tim Relawan RPBS berkaitan pemotongan  uang duka atau santunan kematian dari rekening pensiunan Pusri, Ansori Toyip mengatakan "Pemotongan uang kematian itu tidak ada hubungannya dengan DAPENSRI, silahkan ditanyakan langsung ke PPKP," jelasnya singkat

Berbeda keterangan yang dijelaskan oleh Ketua Harian PPK Pusri Hasannuri beliau membenarkan Pemotongan uang pensiunan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan dari rekening bank masing-masing atas fasilitasi dari DAPENSRI

"Pemotongan uang tersebut telah berlangsung sejak lama, sudah sekitar 29 tahun yang lalu dan kami tinggal meneruskan, dimana sebagian uangnya dialokasikan untuk biaya operasional pengurus termasuk pengurus PPKP cabang/rayon," tambahnya lagi.

Pada pertemuan tatapmuka dengan pengurus PPKP, Ketua RPBS secara lisan menyampaikan "Pertama menyatakan diri keluar dari keanggotaan PPKP, Kedua bermohon kepada pengurus agar mengembalikan sejumlah uang yang telah dipangkas dari rekening para pensiunan dikarenakan kami tidak pernah memberikan izin atau kuasa kepada pengurus PPKP untuk memotong uang direkening kami," ujarnya 

DR. Sudarna sempat mengutarakan rasa kekecewaannya kepada PPKP terkait realisasi penyelenggaraan uang duka terkesan tebang pilih.

"Rasa kecewa kami rasakan dimana kepada salah seorang pensiunan yang meninggal, uang duka diantarkan langsung ke rumah almarhum bahkan pengurus PPKP membuat pula plang ucapan duka," ungkapnya.

"Kenapa berbeda perlakuan terhadap Almarhumah Ibu saya Romanah Daud Ukod yang meninggal September 2022 lalu di tahun yang sama, sudah kita penuhi semua persyaratannya sesuai syarat administrasi yang diminta, namun sampai sekarang PPKP tidak kunjung memberikan uang duka kepada keluarga Almarhumah".

"Tapi biarlah, hal tersebut kami atas nama keluarga telah mengikhlaskannya," tutup Darna.

Kuasa Hukum menimpali terkait pemotongan uang dari rekening para pensiunan sekitar 4500 orang yang diambil setiap bulan oleh PPKP tanpa seizin dari pemilik rekening adalah perbuatan melawan hukum yang bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan perbankan

"Hal demikian bisa kita temukan pada peraturan perbankan, Menurut ketentuan SK. Direktur Bank Indonesia Nomor: 27/162/1995 larangan melakukan transaksi tanpa adanya perintah tertulis dari nasabah," tambahnya.

Menurut Tim Kuasa Hukum juga, "Jika pemotongan itu sudah berjalan 29 tahun ya silahkan dihitung saja 15.000 x 12 x 4500 x 29 bisa mencapai 23 milyar lebih juga, belum lagi kalo dihitung bunga", makanya perlu kami sampaikan kepada pengurus PPKP agar segera saja mengembalikan uang pensiunan yang telah dipotong sepihak oleh PPKP agar tidak terjerat hukum," mengingatkan pengurus PPKP.

Apatah lagi ada informasi yang kita dapat bahwa PPKP dengan dana tersebut sebagai modal mendirikan PT. Sri Purna Karya sebagai anak perusahaan, tentunya hal ini akan menambah runyam persoalan".

"Undang-undang kita telah mengatur prasyarat badan hukum yang bertindak mengelola dana pensiun harus memiliki izin dari kementerian dan jika tidak dipenuhi ada ancaman pidananya loh, silahkan lihat pasal 56 ayat ke-1 UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun," ungkapnya.

Pasal 56 
(1) Barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program uang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia 
tertentu, atau menjalankan kegiatan Dana Pensiun, tanpa mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Beberapa hari ke depan, sesuai hasil pertemuan dengan Pihak DAPENSRI dan PPK Pusri "Kita akan bersurat mengajukan permohonan dan data-data yang diperlukan, segera juga untuk hearing dengan bagian pengawasan DAPENSRI terkait hasil Audit keuangannya, berikut beraudiensi dengan pihak OJK bagian pengawasan termasuk juga klarifikasi kepada pihak bank yang telah melakukan pemotongan sepihak uang direkening nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan", jelas Tim Kuasa Hukum.

Disesi akhir pertemuan dengan Pihak PPKP, Ketua Pengurus Harian PPKP Hasannuri mengucapkan terima kasih kepada Tim Kuasa Hukum yang telah mengingatkan pengurus dan meminta pengajuan tertulis atas permintaan pengembalian uang duka/santunan kematian, nanti akan kita bicarakan bersama pimpinan," tutupnya. (Snn/red)