PKN Kembali Terima Penghargaan dari Kapolres Waropen-Papua

JAMBINEWS | WAROPEN, PAPUA — Pemantau Keuangan Negara (PKN) menerima Piagam Penghargaan dari negara dalam hal ini Presiden RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Papua Cq. Kapolres Waropen di Kantor Polres Waropen pada Selasa (21/12/21), pukul 12.30 Waktu Indonesia Bagian Timur.

Demikian disampaikan Patar Sihotang, S.H., M.H. Ketua Umum PKN disaat pembukaan konperensi pers di Kantor Pusat  PKN Jl. Caman Raya no.7 Jatibening Bekasi.

"Pemberian penghargaan ini, sebagai impelementasi atau pelaksanaan penghargaan kepada masyarakat yang  melaporkan tindak pidana korupsi dan sudah diproses penyelidikan, penyidikan serta proses peradilan dan sudah mempunyai status hukum tetap (Incrach) sesuai dengan PP 43 Tahun 2018," tutur Patar.

Patar menjelaskan, berawal dari  laporan masyarakat, bahwa ada perbuatan tindak pidana korupsi di dinas kelautan dan perikanan kabupaten Waropen, sehingga PKN melakukan Investigasi dengan langkah pertama adalah meminta informasi publik ke PPID utama Pemdakab Waropen sesuai mekanisme UU No 14 Tahun 2008.

Setelah informasi  berupa dokumen kontrak didapatkan, maka dilakukan Invesrigasi ke lapangan dan dari hasil investigasi maka dibuat telaahan dan analisis dan membuat kerangka konstruksi laporan sesuai dengan 4 unsur tindak pidana korupsi.

Selanjutnya membuat Laporan Pengaduan PKN Nomor: 03/LP/POLRES /WAROPEN/PKN/IV/2018  Tentang Dugaan Korupsi Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2, 5, 3, dan 4 inch senilai Rp.797.500.000,- Tahun Anggaran 2016 diduga fiktip yang dapat merugikan negara.

Dengan fakta-fakta seperti berikut, Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2, 5, 3, dan 4 inch senilai Rp.797.500.000,- salah satu realisasi dari belanja barang Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2016 adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan.

Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2, 5, 3 dan 4 inch dilaksanakan oleh CV. AB berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) nomor 523/119/SPP/OTSUSGREN/
DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016. 

Nilai kontrak pekerjaan
ini senilai Rp. 797.500.000,- (termasuk pajak) dari sumber Dana Otsus Gerbang Mas Hasrat Papua.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 523/122/SPMK/GRBN/DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016 pekerjaan harus sudah mulai sejak tanggal SPMK dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.
 
Bahwa Atas pekerjaan tersebut kepada CV. AB telah dilakukan pembayaran senilai 100% dengan penerbitan SP2D nomor: 03626/SP2D/2.05.01.01/2016 tanggal 16 Desember 2016. 

Berdasarkan keterangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan yang
tertuang dalam berita acara wawancara nomor 12.d/BAW/LKPD-WRP-2016/04/2017 tanggal 20 April 2017 diketahui bahwa tidak ada realisasi fisik atas pekerjaan pengadaan jaring gilnet mesh size 2, 5, 3 dan 4 inch.

Bahwa dari hasil audit BPKP Papua dinyatakan Pekerjaan ini adalah fiktip sehingga  kerugian negara mencapai Rp. 797.500.000,-

Selanjutnya kasus ini diproses di Pengadilan Tipikor Jayapura dan  para pelaku divonis bersalah dengan pidana penjara 4 Tahun dan telah Incrach.

Bahwa masyarakat yang  melakukan investigasi  atau mencari fakta fakta dan melaporkan korupsi ke aparat penegak hukum, tentunya  banyak rintangan, hambatan, tantangan, serta pengeluaran waktu dan materi, untuk itulah pemerintah dan DPR RI membuat regulasi tentang pemberian Piagam Penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang telah mendapat status hukum tetap (Incrah).

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 PP 43 Tahun 2018 Pasal 13 ayat (1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada:
a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak
pidana korupsi; atau
b. Pelapor. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. Piagam; dan/atau b. Premi.

Patar Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar secara bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka memberantas  dan mencegah korupsi, jangan hanya mengandalkan dan menyerahkan kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian semata, karena mereka belum cukup mampu dengan  kuantitas dan kualitas korupsi saat ini yang sudah menggurita dan sistemikk dan berjamaah.

"Harus ada kekuatan heroik rakyat yang menghancurkan dan membasmi korupsi mulai dari tingkat pedesaan sampai pusat," ujar Patar.

Atas piagam penghargaan ini, Patar Sihotang, S.H., M.H. Sebagai ketua umum PKN mengucapkan "Banyak terimakasih kepada Kapolres Waropen dan jajarannya khususnya satuan reserse dan unit tipikor yang telah berjuang memproses laporan PKN sampai P.21 dan memberikan penghargaan ini kepada PKN," ucapnya.

"Harapan Kami PKN, agar  semua Kapolres di jajaran wilayah Polda Papua dan Polda Papua Barat demikian juga Kejaksaan agar memberikan Piagam Penghargaan kepada masyarakat pelapor sesuai perintah PP. 43 Tahun 2018 dan Pasal 41 UU No 31 tahun 1999 dengan tujuan membangun minat  keberanian masyarakat Papua melaporkan perampok-perampok uang rakyat yang selama ini menjadi biang keladi kemiskinan dan tingginya angka kematian dan angka buta huruf di wilayah Papua, Papua Barat dan sekitarnya," tambah Patar

Semoga Momen pemberian penghargaan yang diterima langsung oleh anggota PKN yang anggotanya dari saudara kita orang Papua asli menjadi contoh dan daya  tarik tersendiri kepada saudara saudara kita di Papua untuk bergerak secara bersama-sama menghancurkan dan membersihkan Tanah Papua dari tangan-tangan kotor dan jahat dan penjajahan dengan wujud  korupsi.

"Dan kepada sahabat-sahabat dan para aktivis korupsi, mari kita bersatu padu melawan korupsi demi tercapainya pemerintahan bersih dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur para pahlawan kita yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan," demikian ucap Patar Sihotang menutup uraiannya. (Snn/hn)