Ormas dan LSM Demo Pemutusan Kontrak PT. PLN ke Kantor DPRD dan Kantor Gubernur

JAMBINEWS | JAMBI — Sejumlah anggota Ormas LMPP Mada Jambi dan LSM AKRAM  melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Jambi dan pada halaman kantor gubernur Jambi hari Kamis (16/12/2021).

Aksi Demonstrasi menyikapi Pemutusan Kontrak PLTU bahan bakar Biomassa oleh PT. PLN Persero. Kepada awak media SigapNews, Ketua Ormas LMPP menguraikan kronologis singkat permasalahannya sebagai berikut:

Bahwa hasil pantauan dilapangan oleh LMPP MADA JAMBI kami melihat bahwa PT. RIMBA PALMA  SEJAHTERA LESTARI punya 2 PLTU yang pernah beroperasi sejak lama, namun sejak tahun 2019 sudah tidak lagi beroperasi dan tampak terbengkalai atau mati suri.

Keengganan PT. PLN tidak menggunakan PLTU yang menggunakan bahan dari Biomassa mengakibatkan banyaknya bahan bakar Biomassa yang tidak dimanfaatkan atau digunakan dan terbuang dengan percuma saja yang seharusnya hal tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber ekonomi, penghasilan buat masyarakat yang bermitra dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari.

Pada saat ini setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia sedang menghadapi persoalan yang sangat klasik yaitu masalah sampah yang sangat sulit di tanggulangi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Dengan hadirnya PT. RIMBA PALMA SEJAHTERA LESTARI  sampah dapat menjadi nilai ekonomis, tentulah hal ini menjadi momentum dan menjadi salah satu solusi untuk membantu pemerintah Provinsi Jambi dan  Kota jambi dalam masalah persampahan tersebut.

Pemanfaatan hasil limbah organik menjadi tenaga listrik atau yang biasa disebut dengan pembangkit listrik dengan tenaga Biomassa, PT. PLN UPT Jambi sudah seharusnya mendukung pemerintah Daerah dan hal ini juga sesuai dengan Rencana umum Ketenaga lisrikan nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) no. 143K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenaga listrikan Nasional tahun 2019 samapai dengan 2038.

Keputusan tersebut mengacu pada komitmen PT. PLN Persero yang sangat gencar melakukan pemenfaatan energy terbarukan dalam menghadapi permasalahan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang sangat extrim didunia saat ini.

Ada kurang lebih 50 PLTU yang menggunkan teknologi CO-Firing (Biomassa) di Indonesia dan khusus di Provinsi Jambi sendiri hanya ada satu-satunya PLTU berbasis Biomassa berkapasitas 2 x 15 MW yaitu PLTU milik PT. RIMBA PALMA SEJAHTERA LESTARI yang bahan baku utamanya menggunakan sampah seperti cangkang sawit, tandan sawit, fiber, kayu bekas potongan (sempengan) dan masih banyak lagi, ungkap Ottan.

Namun sangat disayangkan PLTU Biomassa yang sangat menjadi focus utama pemerintah daerah sebagai pendukung program Kementrian Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) yang sudah masuk kedalam rencana umum ketenagalistrikan nasional yang tertuang pada :

1. Keputusan Mentri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) no. 143K/20/MEM/2019 tentang rencana umum ketenagalistrikan Nasionaltahun 2019 sampai dengan 2038.

2. Permen ESDM no.4 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Mentri ESDM no.50 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energy terbarukan.

Pemutusan kerjasama PT. PLN dan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari adalah sesuatu yang sangat merugikan masyarakat Provinsi Jambi dalam hal ini khususnya masyarakat kota jambi karena kehilangan investasi dari perusahaan asing yang bergerak di bidang penyediaan energy listrik.

PLTU yang di operasikan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari adalah satu-satunya PLTU Biomassa di Provinsi Jambi yang seharusnya mendapat dukungan dan perhatian dan tidak di abaikan oleh PT. PLN Persero S2JB sebagai pihak yang berwenang mendukung dalam berjalan nya pembangkit tersebut. 

"Kami sangat berharap kepada PT. PLN S2JB dapat berkerjasama kembali dengan PLTU PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari karena PLTU tersebut menggunakan Biomassa yang hal tersebut dapat memberikan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja kepada masyarakat Provinsi Jambi," ujar Ketua LSM AKRAM. 

"Sisa dari proses Biomassa dapat di gunakan masyarakat dan mengurangi PLTU tersebut dapat mengurangi pemanasan global," tambah Amir.

Amir menuturkan beberapa tuntutan kami menyikapi persoalan ini antara lain:

1. Mendesak DPRD Provinsi Jambi  untuk menindaklanjuti persoalan ini demi kepentingan masyarakat Jambi dan kepentingan nasional.

2. Mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk memanggil Pihak Manajemen PT. PLN  UPT Jambi atas penyelesaian permasalahan ini.

3. Meminta Gubernur untuk mendesak PT. PLN UPT Jambi agar menyikapinya dengan memperhatikan kepentingan sosial masyarakat berupa ketersediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan, dan peluang usaha warga masyarakat.

4. Mendesak DPRD dan Gubernur Jambi untuk turut mensukseskan program kementerian

Aksi demonstrasi berlanjut hearing bersama Sekdaprov di ruang kerjanya. Kepada awak media, H. Sudirman memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi sejumlah Ormas dan LSM tentang permasalahan ini.

"Saya sudah hubungi pihak PT. PLN, dan dalam pertemuan ini mereka hadir dua orang, bagian perencanaan dan jaringan Pak Ginting dan Mas Budi," ujar Sekda.

"Dari pertemuan hari ini saya minta serahkan dokumen kontraknya dan hasil evaluasi kontrak PT. PLN atas pemutusan kontrak PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari, langsung ke saya," pinta Sekda.

H. Sudirman menambahkan, "soal pemadaman listrik seperti yang telah dijelaskan oleh pihak PT. PLN segala informasinya sudah dijelaskan pada aplikasi PLN Mobile, silahkan di ceck." Terang Sekda

"Menyikapi hal ini pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PT. PLN demi kepentingan warga masyarakat Provinsi Jambi, termasuk juga upaya pemerintah untuk menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang akhir-akhir ini sudah mulai marak dipakai dalam pemanfaatan energi listrik," sekda menutup uraiannya. (Snn/yy&hn)