Ketua LSM Kubu Jambi Minta Kabag UKPBJ dan PPK Blacklist Penyedia 

JAMBINEWS | BATANG HARI — Menjadi landasan diperlukannya LPSE adalah untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara eletronik (e-pengadaan) agar dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan.

LPSE Mempunyai Fungsi sebagai berikut :

>> Mengelola sistem e-Procurement;

>> Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa;

>> Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa;

>> Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa;

>> Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah 

LPSE dihadirkan untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. 

LPSE mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. 

Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, dan menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, daerah Provinsi serta daerah kabupaten/kota se-Indonesia. 

Pada proses pengadaan, LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:

Dalam rangka meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan, serta mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Budaya.

Meningkatkan pemberdayaan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik.

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efesiensi dan efektivitas kerja. Meningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada LPSE Sistem Provider menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem (database) sendiri. 

LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:
sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa, dan melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.)

Ketua LSM Kubu Jambi kepada awak media ini menuturkan, setidaknya ada 11 perusahaan penyedia yang melebihi batas SKP (Sisa Kemampuan Paket) pada tender proyek LPSE Kabupaten Batang Hari tahun 2022.

"Dimana sampai hari ini kita belum melihat adanya penindakan baik secara administrasi maupun terhadap dugaan pelanggaran hukumnya, jelas-jelas melanggar Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021," ungkap Anwar.

Menurut keterangan Anwar, ada beberapa dugaan penyimpangan yang telah dilakukan oleh Pihak LPSE Kabupaten Batang Hari yaitu antara lain :

Pertama diduga operator LPSE Batang Hari merubah sistem cara penguploadan data kualifikasi, jika dilakukan pada umumnya/ biasanya, maka data kualifikasi dan penawaran tidak dapat terkirim, diperkuat dengan hasil analisa bahwa dari sejumlah paket tender yang diumumkan di portal LPSE Kabupaten Batang Hari, pada paket tender tersebut hanya 1 perusahaan penawaran yang bisa mengirim data kualifikasi dan penawaran, maka dari itu diduga kuat ada cara tertentu yang dibuat operator LPSE Batang Hari untuk menghambat pengiriman data kualifikasi dan penawaran.

Sehingga hanya perusahaan pemenang yang dapat mengirim data kualifikasi dan penawaran, karena diduga telah diberi petunjuk oleh operator LPSE Batang Hari atau memang sudah disiapkan orang-orang khusus untuk mengupload data penawaran perusahaan-perusahaan pemenang.

Trus yang kedua, diduga perusahaan pemenang telah melampaui batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) yaitu menandatangani kontrak yang berjalan lebih dari 5 untuk perusahaan kecil dan 6 untuk perusahaan menengah dan besar. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepada media ini Anwar membeberkan 11 daftar penyedia yang melebihi batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) atas sejumlah tender proyek tahun anggaran 2022 LPSE Kabupaten Batang Hari.

1. CV. Analis Konstruksi 14 Paket Projek

2. CV. Ardian Cipta Konstruksi 8 Paket Projek

3. CV. Berlian Pratama 15 Paket Projek

4. CV. Beltra Mandiri 17 Paket Projek

5. CV. Fajar Cahaya Berdikari 9 Paket Projek

6. Graha Kencana 15 Paket Projek

7. CV. Mulia Waskita 6 Paket Projek

8. CV. Putra Persada Prima 13 Paket Projek

9. CV. Pratama Karya Sejoli 11 Paket Projek

10. CV. Royyan Agung Mandiri 17 Paket Projek

11. CV. Vihana Pahlepi 17 Paket Projek

Sementara itu di tempat terpisah konfirmasi awak media kepada Kabag UKPBJ Kabupaten Batang hari Pak Mahdi menanggapi persoalan ini dengan mengatakan 

"Untuk point pertama, ukpbj tidak ada akses dalam hal merubah sistem cara penguploadan data kualifikasi karena ukpbj batanghari sebagai pengguna LPSE yang dikembangkan oleh LKPP".

"Point ke dua, Pokja sebelum melakukan penetapan pemenang dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang di tenderkan oleh beberapa pokja pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP)," jelas Madi.

Namun ketika dicecar pertanyaan lanjutan kepadanya dengan data dan bukti bagaimana bisa terjadi sedikitnya terdapat 11 penyedia yang melebihi batas SKP selaku pemenang tender proyek LPSE Kabupaten Batang Hari?, spontan Pak Mahdi menjawab saya pelajari dulu, "Gek yo sy pelajari dulu ????....

Menutup keterangannya Ketua LSM Kubu Jambi secara tegas menekankan agar UKPBJ/Pokja bekerja secara profesional jika tidak silahkan mundur diri saja.

"Masih banyak tenaga ASN yang mampu dan mau bekerja secara profesional, memalukan saja sudah digaji negara tapi tidak mampu bekerja. Kita akan kawal sampe tuntas, dalam waktu dekat segera membuat laporan dan melakukan aksi unjuk rasa," ujar Anwar mengakhiri keterangannya. (Snn/red)