Polda dan Kejati Jambi Beri Keterangan Berbeda Terkait Perkembangan Kasus Korupsi Puskesmas Bungku

JAMBINEWS | JAMBI — Seiring semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang digaungkan oleh dua institusi penegak hukum yaitu kejaksaan dan kepolisian patut diacungkan jempol baik level nasional maupun tingkat daerah

Dari berbagai kasus Tipikor yang terjadi di provinsi Jambi telah dilakukan penindakan secara optimal meskipun terhadap beberapa penanganan kasus berjalan lambat dan belum mencapai hasil yang diharapkan

Sejak bergulirnya kasus dugaan Tipikor pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari sampai saat ini belum mendapatkan kepastian hukum sejak penanganannya oleh Satreskrimsus Polres Batang Hari hingga dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Jambi

Kepada awak media, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Mulia Prianto memberikan keterangan tertulis dengan uraian seperti berikut:

• Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi telah menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, tahun anggaran 2020.

• Ke-tujuh tersangka punya peran masing-masing, yakni tiga tersangka sebagai pelaksana kegiatan, dua tersangka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan dua tersangka lainnya masih dilakukan penyelidikan.

• Dari tujuh tersangka, berkas lima tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Total kerugian negara akibat korupsi pembangunan gedung Puskesmas Bungku mencapai Rp6,3 miliar dengan total anggaran sebesar Rp7,2 miliar.

• Dugaan korupsi sudah dimulai sejak tahapan pengalihan pemenang tender hingga pembangunan gedung Puskesmas Bungku.

• Pada saat pengerjaan, progres pembangunan gedung baru 83 persen, akan tetapi pencairan dana telah dibayar sepenuhnya atau 100 persen. Sementara gedung Puskesmas Bungku tersebut, saat ini belum bisa digunakan alias terbengkalai akibat korupsi.

• Berdasarkan hasil penelitian dari ahli kontruksi ITB bahwa gedung ini dinyatakan gagal kontruksi atau tidak sesuai dengan speknya.

• Akibat kasus ini, kelima tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Persoalan muncul ketika awak media mengkonfirmasi tindaklanjut penanganan perkara kepada Kejati Jambi melalui Penkum Lexi Fatharany Lewat kolom chat watsappnya di nomor 0812 321 0 xxx mengatakan kasus tersebut masih P-19 saat ditanyakan tentang perkembangan terkini penanganan kasus Tipikor Puskesmas Bungku.

"Perkara masih P-19, penyidik kan belum balikin berkas," terang Penkum.

Mengetahui informasi yang simpang siur ini, spontan Ketua Umum LSM Akomodasi Rakyat Miskin Nusantara mengaku gerah dan naik pitam

"Ada apa ini sebenarnya, Ditreskrimsus menjelaskan sudah P-21, Kejati bilang masih P-19. Seharusnya semakin hari semakin terang perkembangan penanganan kasus ini. Kenapa terhadap para tersangka koruptor ini tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik?, Padahal jelas disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jambi, ancaman hukumannya 20 tahun penjara loh," ungkap Amir.

Menutup uraiannya Amir Akbar selaku pemerhati sosial dan keadilan hukum berharap agar para penegak hukum berada tegak lurus (on the track) menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan berdampak positif untuk berjalannya roda pembangunan 

"Penanganan kasus ini jadi tantangan tersendiri buat Bapak Kapolda Jambi yang baru, demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat," tutup Amir