Isteri Terdakwa Tuding PN dan Kejari Kuala Kapuas Abaikan Fakta-Fakta Persidangan

JAMBINEWS | KUALA KAPUAS, KALTENG — Sidang Pembacaan Putusan Terdakwa berinisial HRY berlangsung di ruang sidang utama PN Kelas II Kuala Kapuas, pada Kamis (30/12/2021)

Perkara Nomor: 195/Pid.B/2021/PN Kik yang dipimpin oleh Hakim Wuri Mulyandari, S.H selaku Ketua Majelis bersama dua anggota lainnya Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Putri Nugraheni Setyaningrum, S.H., M.H. telah membacakan amar putusannya sbb:

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan Noka: MHKS6GJ6JLJ084259, Nosin: 3NRH504027 Tahun 2020 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Setelah dibacakannya Putusan Perkara Nomor 195 pada Pengadilan Kuala Kapuas, Tim Kuasa Hukum Terdakwa HRY kepada Awak Media SigapNews.co.id mengungkapkan rasa kekecewaan dan ketidakpuasannya

"Yang jelas kita sebagai tim kuasa hukum sangat tidak puas dengan putusan yang dibacakan karena menurut kita hakim tidak berani mengambil resiko memberikan putusan bebas kepada terdakwa," ujar Eka Nugroho dan Muhammad Rizky Selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa.

"Seharusnya hakim memiliki sudut pandang hukum yang luas, hakim seharusnya mempertimbangkan apa saja yang menjadi dasar JPU menuntut seorang terdakwa," lanjut Eka.

Sudah sangat jelas dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP menerangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sesuai fakta dalam perkara ini apabila kita bedah satu-persatu dari keterangan saksi: sama sekali tidak ada saksi yg melihat dan mendengar kejadian yg dialami korban 

"Semua saksi yg hadir hanya mendengar cerita dari korban, sedangkan korban bisa saja memberikan keterangan bohong," pungkasnya.

"Ahli dalam hal ini dokter yg mengeluarkan visum ET repertum sama sekali tidak mau dihadirkan oleh JPU Karena JPU takut keterangan ahli justru akan melemahkan argumentasi hukumnya," ungkap Eka.

Bukti surat yaitu visum ET Repertum  menerangkan sama sekali tidak terdapat luka pada tubuh korban, tidak ada pembengkakan di alat kelamin korban, terdapat robekan lama pada alat kelamin korban.

"Kesimpulan tidak ada kekerasan sama sekali yg disebabkan perbuatan terdakwa kepada korban," jelas Eka.

Petunjuk ke-5 alat bukti harus memiliki persesuaian dan keselarasan hingga terlahirlah petunjuk, sedangkan dalam perkara ini keterangan saksi korban dan terdakwa terdapat perbedaan versi sehingga tidak mungkin ada persesuaian dan keselarasan pada ke-5 alat bukti

Dan terakhir keterangan terdakwa, didepan persidangan terdakwa mencabut semua keterangan di BAP karena ketika di BAP terdakwa dalam keadaan tertekan dan tidak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena habis menjadi korban penganiayaan oknum anggota kepolisian yang saat ini sudah kita laporkan di Bid Propam Mabes Polri.

"Sehingga menurut ahli pidana dari ULM BPK Sophan Anang Tornado, seharusnya hakim memberikan putusan bebas (vrisjpraak) karena tindak pidana yg di dakwakan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena tidak terpenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yg sah dan disertai keyakinan hakim," menutup uraiannya.

Jaksa Penuntut Umum Eka Yana Pratiwi, S.H. saat dikonfirmasi awak media melalui nomor handphone seluler dan kontak wattsappnya mengatakan bahwa yang menjadi alasan 
dasar JPU tuntut maksimal Terdakwa 12 Tahun Penjara adalah:

Pertama perbuatan terdakwa ini menimbulkan trauma yg mendalam bagi korban dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. 

Yang kedua terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak yakni persetubuhan dengan anak dibawah umur

Ketiga perbuatan terdakwa ini merendahkan martabat perempuan, dan perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

JPU menambahkan, "Bahwa semangat kita bukan utk menghukum terdakwa. Namun untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat khususnya dalam perkara ni kaum perempuan. Jangan sampai dikemudian hari akan terjadi lagi perkara seperti ini. Perempuan didalam masyarakat akan menjadi korban tindak pidana perkosaan seperti ini. Jadi kami berkomitmen untuk mengedepankan keadilan bagi perempuan," tuturnya.

Ditempat terpisah isteri terdakwa berinisial DC mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya kepada JPU dan Putusan majelis hakim, DC tuding JPU dan Hakim telah mengabaikan fakta-fakta persidangan.

"JPU telah mengada-ada dan telah memutarbalikkan fakta," kesalnya.

"Kami atas nama keluarga besar Terdakwa melalui Tim Kuasa Hukum sepakat untuk mengadakan upaya hukum banding serta segera dalam waktu dekat juga membuat pelaporan dan pengaduan kepada Pengawas Kejaksaan Kejagung, Komisi Kejaksaan RI, dan Komisi Yudisial," tutupnya (Snn/hn)