Guruh: Relawan untuk Menguatkan Bangsa, Bukan Minta Jabatan atau Membubarkan Kabinet Presiden

JAMBINEWS | JAKARTA — Silaturrahmi tak biasa dilakukan DPN Seknas Jokowi di DPR RI Senayan, Jakarta Senin, (8/11/21) kemarin kepada Panglima Andika Perkasa yang baru saja dilantik dan mengemban masa tugas untuk Jabatan Panglima.

"Seknas Jokowi menyatakan dukungannya kepada beliau sebab Rakyat menanti karya Panglima. Terlebih agenda Pemerintah untuk internasional G20 dan COP26 serta agenda kerja pemerintahan di tingkat Nasional,” demikian tutur Tumpak Sitorus, selaku Sekretaris Jendral DPN, yang hadir bersama Ketua Umum, DPW dan anggota Seknas Jokowi.

Ketua Umum DPN Seknas Jokowi Guruh Hermawan menyatakan keprihatinnya. “Tentu saja sebagai inisiator dan pendukung Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan, kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah.

Apalagi ada tuduhan ikut mendikte Pemerintah untuk melakukan resuffle Kabinet. Atau terlibat membongkar isu PCR gate.

"Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu,” ujarnya.

Silaturrahim dengan Panglima mempertegas posisi Seknas Jokowi yang telah di sahkan pada Musyawarah Nasional Khusus bulan Juli 2021 lalu, bahwa Pembenahan organisasi dan tidak masuk dalam ranah perebutan kursi jabatan menteri, deputi, komisaris baik BUMN atau BUMD, sebab mekanisme sudah ada aturannnya. 

“Adanya pernyataan seolah-olah menteri BUMN cawe-cawe dalam pengadaan PCR terlebih dimasa darurat pendemi adalah tuduhan yg keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erik Tohir agar sesegera mungkin membersihkan para komisaris BUMN yg tidak kompeten atau yang berasal dari relawan agar segera diberhentikan,” Tumpak Sitorus menegaskan, alumni kampus ISTN Jakarta 

Terkait organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ), didalamnya terdapat Organ relawan Seknas Jokowi adalah bohong belaka.

Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi bermaksud untuk membicarakan Reshuffel kabinet. Itu bukan kewewenangan Seknas Jokowi. 

“Bahkan dengan tegas kami sampaikan Seknas Jokowi tidak mengenal organisasi KKPJ. Kita akan telusuri apabila ada pihak atau anggota Seknas Jokowi yang terlibat pola lama dalam meminta jabatan. Oleh karena itu tidak memiliki kepedulian pada rakyat yang saat ini bangkit dari pemulihan masa pandemi.” Guruh Hermawan, pegiat hukum dan mantan Ketua DPW Seknas Jokowi Sumatera Selatan, ini menandaskan keberpihakan Seknas Jokowi pada Pemerintah. (Snn/yy&hn)