Gandeng BI dan Kemenkumham, Korem 172/PWY Adakan Bimtek Bagi Mama-mama Papua

JAMBINEWS | JAYAPURA – Korem 172/PWY bekerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Kemenkumham Provinsi Papua serta DPD Iwapi Papua menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi mama-mama Papua, bertempat di Aula Makorem 172/PWY, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (11/8).

Komandan Korem 172/PWY saat ditemui menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari sasaran Non Fisik Operasi Teritorial (Opster) TNI Tahun 2022 Korem 172/PWY yang diberi judul “Gebyar Mama Papua Mampu”.

Kegiatan ini bertujuan agar usaha mama-mama Papua bisa lebih berkembang dan lebih maju dari sebelumnya. Juga sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua. 

“Kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kemenkumham dan BI  sebagai awal dimulainya kegiatan Bimtek kepada mama-mama Papua. Untuk kegiatan Bimteknya akan dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus mendatang,”kata Danrem. 

Menurutnya sosialisasi yang diberikan oleh Kemenkumham dan BI sangatlah penting bagi pengusaha mama-mama Papua. 

“Sosialisasi dari Kemenkumham terkait dengan pembentukan usaha mandiri, kemudian hak cipta maupun hak paten terhadap merek barang. Ini perlu untuk perlindungan kepada mama-mama Papua nantinya jika usahanya berkembang,” tutur Danrem.

Kemudian, lanjut Danrem, sosialisasi yang diberikan oleh BI tentang literasi terkait dengan pengembangan ekonomi, dimana nantinya BI turut menggandeng beberapa bank jika dalam penyelenggaraan Bimtek ini berhasil atau ada mama-mama Papua yang layak atau patut di bantu, tentunya BI akan mewadahi itu.

“Kami akan terus menjalin kerjasama, sebab kesuksesan kegiatan ini perlu adanya sinergi dari semua pihak,” pungkasnya.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan Daerah Bank Indonesia Perwakilan Papua, Darmawan Tohap Hutabarat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Korem 172/PWY dalam memajukan pengusaha mama-mama Papua.

“Kami mengapresiasi inisiatif dari Korem untuk saling bersinergi dalam upaya pengembangan UMKM di Provinsi Papua. Hal seperti inilah yang diharapkan oleh Bank Indonesia untuk tidak bergerak sendiri, namun ada kerjasama dengan berbagai pihak,” katanya.

Pihaknya mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga selaras dengan program pengembangan dari BI yang sifatnya bertahap. Para UMKM ini diharapkan dalam bentuk kelompok.

“Bank Indonesia akan mendukung mama-mama Papua tetapi tidak satu persatu, kami maunya harus berkelompok agar mudah untuk dilihat, tetapi kelompok ini harus betul-betul dan komitmen serta harus dengan struktur yang jelas yaitu ada Ketua, Sekertaris, Bendahara agar pertanggungjawaban ADRT bisa terjaga. Kami juga akan membantu untuk bagaimana melakukan pembayaran secara online agar mempermudah antara konsumen dan pemilik UMKM itu sendiri,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H., M.Si., menuturkan bahwa Kemenkumhan Papua telah melakukan beberapa percepatan berkaitan dengan lahirnya undang-undang cipta kerja atau yang disebut Omnibus Law agar memberikan kemudahan bagi pengembangan sektor UMKM dari sisi pendirian badan hukum.

“Selama ini para pengusaha selalu melalui notaris dan biayanya cukup mahal. Namun saat ini ada hal yang baru yaitu Perseroan Perorangan, dimana hanya cukup dengan memberi 50 ribu saja bapak/Ibu perorangan bisa memiliki badan hukum dan pengurusannya sangatlah mudah,” katanya. 

“Hari ini setelah mama-mama melakukan pendaftaran mengenai Perseroan Perorangan nanti kita akan bertemu lagi pada tanggal 22 Agustus di kantor Gubernur Papua karena mama-mama akan mendapatkan sertifikat badan hukum secara gratis oleh Menteri Hukum dan Ham RI,” tambahnya.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 110 orang mama-mama Papua dari berbagai wilayah di jajaran Korem 172/PWY.