BPBD Tanjab Barat Rinci Bantuan Presiden Rp8,72 Miliar untuk Percepatan Penanganan Karhutla
Dok. Humas
Tanjab Barat – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, merinci penggunaan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk bantuan Presiden untuk percepatan penanganan di wilayah tersebut.
Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat yang masih merangkap Pelaksana Tugas (Plt), Samsuhadi, S.E., menyatakan anggaran penanggulangan karhutla bersumber dari dua pos, yakni APBD murni Rp120.400.000 dan bantuan Presiden Rp8.720.945.000. Total anggaran dari kedua sumber itu mencapai Rp8.841.345.000.
Menurut Samsuhadi, anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan sarana dan prasarana serta operasional penanganan karhutla. Alokasi sarana meliputi tiga unit kendaraan roda empat jenis rantis, satu unit kendaraan roda tiga jenis rantis, dan delapan unit kendaraan roda dua jenis rantis untuk menunjang mobilitas petugas.
Selain itu, anggaran digunakan untuk operasional pemadaman yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta operasional alat berat. Samsuhadi berharap dukungan tersebut memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan karhutla, terutama di wilayah sulit dijangkau.
Ia menegaskan penanggulangan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petugas lapangan, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sekitar kawasan rawan kebakaran. Sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting dalam pencegahan maupun penanganan.
Masyarakat diminta mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar, mengawasi kondisi lingkungan, serta melaporkan cepat jika menemukan indikasi kebakaran. Pelaporan dini dinilai membantu petugas melakukan penanganan sebelum api meluas.
Melalui dukungan anggaran, kesiapan sarana prasarana, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan berjalan lebih terpadu.*(Tim Awasi/Misdi).
Editor :Wanito
