Mendagri Lantik 5 Pj. Gubernur Pilihan Jokowi, ini Daftar Namanya

JAMBINEWS | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima Penjabat atau Pj Gubernur pilihan Presiden Joko Widodo. Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Kamis (12/5/2022).

Adapun kelimanya terdiri atas Pj Gubernur Provinsi Papua Barat, Gorontalo, Banten, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

"Demi Allah saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pj. gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," ujar kelima Pj. Gubernur.

Berikut daftar nama-namanya:

— Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat

– Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo

– Sekda Pemprov Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten

– Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung
 
– Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat

Adapun kelimanya menjadi Pj. Gubernur menggantikan gubernur definitif yang masa jabatannya berakhir pada pertengahan Mei 2022.

Pelantikan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di lima provinsi.

Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ini terdapat 101 pengganti kepala daerah yang harus disiapkan.

Mereka terdiri atas tujuh gubernur, 76 bupati, serta 18 wali kota.

Menurut penjelasan Tito, mekanisme pengangkatan kepala daerah di level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendagri.

Kemendagri akan mengajukan para kandidat untuk kemudian dipilih oleh Jokowi selaku presiden.

Sementara untuk level kabupaten/kota, kandidat diajukan oleh gubernur kepada Kemendagri.

Setelah itu, baru lah pihak Kemendagri melaporkannya ke Presiden.

Lebih lanjut, Tito menyebut Jokowi kemungkinan akan membentuk Tim Penilai Akhir (TPA) guna menilai para birokrat yang diangkat. (Snn/Red)