Ketua Umum LSM AKRAM Nusantara Tuding Oknum Penyidik Tidak Profesional dan Memihak

JAMBINEWS | BATANG HARI — Satreskrim Polres Batang Hari kembali menuai perhatian publik. Di tengah hingar-bingarnya sorotan publik kepada institusi kepolisian akhir-akhir ini yang begitu ramai diperbincangkan. Dalam upaya memperbaiki citra kepolisian itu, tetap saja ada kelakuan para oknum anggota Polri yang menyimpang.

Slogan Presisi Polri yang merupakan program unggulan Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi suatu tantangan tersendiri yang perwujudannya tak semudah membalikkan telapak tangan.

Berbagai penomena yang terjadi atas banyaknya kejadian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para oknum anggota Polri itu sendiri belumlah mampu menjadi cemeti bagi oknum tersebut untuk berbenah diri serta melakukan perubahan dan perbaikan menjadi presisi.

Kepada media ini, Suanto bin Legimin sebelumnya sempat menjadi korban penahanan selama sekitar 14 bulan oleh Aparatur Penegak Hukum Satreskrim Polres Batang Hari dan JPU Kejari Muara Bulian, menguraikan keluh kesah atas rasa ketidakadilan yang dialaminya.

"Saya sedih dan heran, kenapa aparat penegak hukum kita terkesan tebang pilih dalam menangani kasus hukum?," tanya Suanto

"Giliran saya yang membuat laporan polisi proses penanganannya sangat lamban sekali dan kelihatan keberpihakannya kepada terlapor, apakah disebabkan saya tidak memberikan uang pelicin sehingga saya melapor tanggal 5 November tahun 2020 baru mulai diproses tahun 2022, itupun karena saya didampingi tim kuasa hukum," terang Suanto

"Sementara pada saat saya menjadi terlapor, berbagai cara dan rekayasa dilakukan oleh oknum APH terhadap diri saya, sampai-sampai saya ditahan 14 bulan dalam perkara yang sama yang telah saya jalani hukumannya dulu pada tahun 2018", ungkapnya lagi.

Tim kuasa hukum Suanto melalui handphone selulernya membenarkan peristiwa yang dialami kliennya dan mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan oknum penyidik Satreskrim Polres dan JPU Kejari Batang Hari.

"Sebagai tim kuasa hukum, kita sudah sangat sabar menunggu proses berjalan, ini sudah lebih 2 tahun padahal kasus hukumnya jelas pasal 372 dan 378 KUH Pidana, semua unsur sudah terpenuhi dan terbukti penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka," terang Tolip. 

Muncul trobel kemarin saat kita menanyakan kepada penyidik apa alasan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka?, lalu dijawab penyidik, "Itu kewenangan penyidik, saudara tidak bisa masuk kesitu, tunggu saja nanti di pengadilan", Tolip menirukan ucapan yang disampaikan penyidik kepada tim kuasa hukum.

"Apakah sebagai kuasa hukum yang mewakili kliennya tidak memiliki hak bertanya kepada penyidik untuk menanyakan perkembangan dan tindaklanjut penanganan laporan?, ungkap Tolip kesal.

Di tempat terpisah melihat permasalahan hukum Suanto, Ketua Umum LSM Akomodasi Rakyat Miskin Nusantara angkat bicara dan menyesalkan sikap oknum penyidik Satreskrim Polres Batang Hari.

"Saya melihat oknum penyidik Satreskrim Polres Batang Hari ini tidak profesional dan memihak, kasus Suanto dan perkembangan laporannya kita monitor terus namun penyidik terkesan bertele-tele dan banyak alasan yang dibuat-buat bertentangan dengan akal sehat," ungkap Amir

"Besok, (red-hari ini Kamis (19/12/22) kita akan menyuarakan persoalan Suanto dalam bentuk Aksi Unras di Mapolresta Batang Hari dan kantor kejaksaan Muara Bulian," ucap Amir singkat, menutup pembicaraannya. (Snn/red)